TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sebanyak 14.560 kursi Calon Pegawai Negeri
Sipil (CPNS) yang dibutuhkan oleh 48 instansi pemerintah, dan 4.126
CPNS dari pendidikan kedinasan akan diperebutkan dalam ujian serentak
yang akan dilaksanakan pada 8 September 2012 mendatang di sekitar 90
titik.
Deputi bidang SDM Aparatur Kementerian PAN dan RB Ramli E.
Naibaho menyatakan, meskipun pada anggaran APBN 2012 2012 dialokasikan
penerimaan 61.560 CPNS, tetapi ternyata hanya terserap 14.560 orang.
“Tahun
ini hanya 23 instansi pemerintah pusat dan 25 pemerintah daerah yang
memenuhi syarat melakukan penerimaan CPNS untuk jabatan yang
dikecualikan dari moratorium. Sementara 14.560 CPNS yang akan direkrut
itu terdiri dari 11.870 untuk instansi pusat, dan hanya 2.681 itu
pemerintah daerah,” jelas Ramli E Naibaho seperti dikutip Tribunnews.com
dari laman Setkab, Selasa (24/7/2012).
Semula, ada 119 instansi
yang mengusulkan permohonan CPNS untuk tahun 2012 ini. Untuk pusat
sebanyak 59 instansi, daerah sebanyak 47, sehingga jumlahnya mencapai 76
ribu lebih. Namun berdasarkan kebijakan moratorium, setiap instansi
harus melengkapi usulan itu dengan analisis jabatan dan analisis beban
kerja sesuai ketentuan yang berlaku.
Bagi daerah yang sudah
kelebihan pegawai, juga tidak boleh. Selain itu, untuk pemda, anggaran
belanja pegawainya tidak boleh lebih dari 50 persen dari APBD. Dalam hal
ini, acuannya adalah data di Kementerian Keuangan. “Jadi meskipun ada
daerah yang mengatakan datanya baru, tetapi yang dipakai tetap data di
Kementerian Keuangan,” ujar Ramli.
Berbeda dengan tahun-tahun
sebelumnya, soal ujian seleksi tahun ini dibuat oleh konsorsium 10
perguruan tinggi negeri (PTN), yang tergabung dalam panitia seleksi
(pansel) nasional. Nantinya, semua peserta ujian akan dapat mengetahui
nilainya, sehingga proses rerkutmen kali ini diharapkan berlangsung
dengan sangat fair.
Dalam plaksanaan testing, Ramli mengatakan
bahwa materi testing adalah kompetensi dasar, yang meliputi unsur-unsur
kebangsaan, intelegensia umum, karakter pribadi, integritas. Sedangkan
kompetensi bidang, dilakukan oleh masing-masing instansi. “Kalau guru,
yang mengatur kementerian Pendidikan. Kalau dokter atau tenaga medis,
dilakukan oleh Kementerian Kesehatan,” ujarnya.
Menjawab wartawan,
Ramli mengatakan bahwa yang akan mengumumkan hasil ujian tetap Pejabat
Pembina Kepegawaian (PPK) di masing-masing instansi. Namun konsorsium 10
PTN itu memberikan copy hasil ujian kepada pihak Kementerian PAN dan RB
dan BKN. Dengan demikian, kalau ada perbedaan antara hasil ujian dengan
yang diumumkan oleh PPK, akan ketahuan. “Kalau terjadi seperti itu,
Badan Kepegawaian Negara (BKN) tidak akan mengeluarkan Nomor Induk
Pegawai (NIP). Bahkan, sekalipun sudah dikeluarkan NIP, kalau terbukti
ada kecurangan, NIP-nya akan dibatalkan,” ujarnya.
Awas Calo
Dalam
kesempatan itu, Sekretaris Kementerian PAN dan RB Tasdik Kinanto
mengingatkan agar warga masyarakat tidak berhubungan dengan pihak-pihak
yang mengaku bisa meloloskan menjadi CPNS dengan imbalan sejumlah uang.
Untuk
mengantisipasi hal itu, pihaknya mengeluarkan surat edaran ke seluruh
pimpinan instansi pemerintah, dan menyebarkan luaskan melalui berbagai
media massa, untuk mengantisipasi kalau ada pihak-pihak yang ingin
mengambil keuntungan dengan menyalahgunakan wewenang, dengan menjadi
calo PNS. “Dengan sistem yang kami berlakukan kali ini, rasanya sudah
mampu menutup peluang bagi calo untuk bermain,” ujarnya.
Diakuinya,
persoalan calo CPNS ini selalu muncul pada saat-saat menjelang
penerimaan CPNS. Namun, kini Kemenetrian PAN dan RB sudah menggandeng
Indonesia Corruption Watch (ICW), Ombudsman RI, dan segenap LSM untuk
turut mengawasi pelaksanaan seleksi CPNS ini. Dengan demikian diharapkan
tahun ini penerimaan CPNS benar-benar bersih dari KKN, bebas dari
politisasi, dan mampu menghasilkan aparatur negara yang terbaik, sejalan
dengan kebijakan reformasi birokrasi.
(Aco)
sumber: http://www.tribunnews.com/2012/07/24/ujian-cpns-serentak-8-september-2012
No comments:
Post a Comment